Setelah buron 2 tahun, wanita paruh baya yang terjerat kasus penipuan dan penggelapan ditangkap tim Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut. Saya merasa sangat senang dan lega karena akhirnya kedua wanita yang telah menjual tanah milik Pemerintah Kota Medan berhasil ditangkap setelah dua tahun buron. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat merugikan negara dan tentu saja merugikan masyarakat luas. Tindakan korupsi seperti ini harus dihentikan dan mereka yang terlibat harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan korupsi seperti ini merugikan banyak pihak, tidak hanya Pemerintah Kota Medan tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari tanah tersebut. Tindakan penjualan tanah secara ilegal seperti ini bisa merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindakan penegakan hukum terhadap kasus korupsi seperti ini harus menjadi contoh bagi orang lain yang berniat untuk melakukan tindakan yang sama. Kedua wanita yang ditangkap harus diadili secara adil dan transparan sehingga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak ada yang bisa lepas dari hukuman atas tindakan korupsi. Saya berharap agar kasus semacam ini tidak terulang lagi di masa depan, dan pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi dan mengontrol aset-aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut serta dalam mengawasi tindakan korupsi dan melaporkan jika menemukan kasus yang mencurigakan. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan korupsi. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Semoga dengan adanya penangkapan kedua wanita tersebut, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.