Anwar Usman dilaporkan ke MKMK lantaran diduga menghadirkan Muhammad Rullyandi sebagai ahli dalam gugatan atas pemecatan dirinya sebagai Ketua MK. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa tindakan Anwar Usman yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena diduga mengalihkan beberapa kasus pekerjaan para pengacara sengketa Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan hal yang patut untuk diselidiki lebih lanjut. Sebagai seorang Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman seharusnya memegang teguh prinsip keadilan dan independensi lembaga hukum tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Memilih pengacara yang sebelumnya terlibat dalam sengketa Pemilu untuk mengurus kasus di PTUN dapat menimbulkan konflik kepentingan yang melanggar etika dan kode etik profesi pengacara. Sebagai pihak yang seharusnya menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan, Anwar Usman seharusnya menjaga jarak dan tidak terlibat dalam pertikaian hukum yang bisa merugikan image Mahkamah Konstitusi. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik dan penegak hukum untuk selalu bertindak secara transparan, jujur, dan independen tanpa adanya kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus memastikan bahwa lembaga kehakiman tetap bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme agar dapat dipercaya oleh masyarakat dan menjaga kestabilan hukum di negara ini. Sebagai penyelenggara negara yang harus tetap berada dalam koridor hukum, Anwar Usman seharusnya memberikan contoh yang baik bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini harus bersedia untuk menjalani proses hukum secara adil dan transparan demi menjaga integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.