Anwar Usman kembali dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik usai menyewa pengacara KPU. Pelapor berharap kali ini ipar Jokowi itu dipecat dari MK. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa sikap Anwar Usman yang menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga merupakan Ketua Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu itu bisa dikatakan kontroversial. Anwar Usman seharusnya menjaga independensi MK sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu, namun dengan menyewa pengacara yang juga mewakili KPU dalam menggugat MK di PTUN bisa menimbulkan konflik kepentingan dan meragukan netralitasnya. Sebagai seorang hakim, Anwar Usman seharusnya menjaga integritas dan independensi di dalam menegakkan hukum, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak yang dia urusi. Keputusan Anwar Usman yang menyewa pengacara KPU tersebut dapat dipertanyakan karena ketidaknetralannya dalam menangani kasus tersebut. Sebagai seorang hakim konstitusi, Anwar Usman seharusnya memberikan contoh integritas dan independensi yang tinggi agar masyarakat percaya dan menghormati keputusan MK. Selain itu, aksi Anwar Usman ini juga dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat terkait netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Ketika seorang hakim konstitusi terlibat langsung dalam insiden seperti ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut bisa dipertanyakan. Pada akhirnya, keputusan Anwar Usman ini bisa merugikan citra MK sebagai lembaga penegak hukum yang adil dan independen. Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa tindakan Anwar Usman ini tidak mencerminkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang hakim konstitusi. Sebagai penegak hukum yang penting, seorang hakim harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Keputusan Anwar Usman untuk menyewa pengacara KPU dalam menggugat MK di PTUN seharusnya dipertanyakan dan membuat publik meragukan integritasnya sebagai seorang hakim. Sehingga, permintaan untuk memecat Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi memang menjadi hal yang wajar jika penetapannya melanggar prinsip-prinsip integritas dan independensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang hakim.