DPC Gerindra Bantul melirik dua nama dari luar partai untuk bakal calon Bupati-Wakil Bupati di Pilkada 2024. Salah satunya keponakan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Tentu saja, memang tidak jarang partai politik memilih orang yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh politik yang populer untuk dijadikan calon dalam Pilkada. Hal ini dapat memberikan keuntungan politik bagi partai tersebut karena diharapkan akan mendapatkan dukungan dari pemilih yang menyukai tokoh tersebut. Namun, dalam konteks demokrasi, seharusnya calon yang dijagokan dalam Pilkada dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitasnya untuk memimpin daerah tersebut, bukan hanya sekadar hubungan keluarga atau popularitas. Penting bagi pemilih untuk melihat rekam jejak dan visi misi calon tersebut agar dapat memberikan suara yang tepat bagi kemajuan daerah. Selain itu, praktik nepotisme atau pemberian keuntungan politik berdasarkan hubungan keluarga juga dapat membahayakan demokrasi karena dapat memunculkan kesan bahwa seseorang bisa mendapat posisi politik hanya karena hubungan darah, bukan karena kemampuan atau integritasnya. Hal ini tentu bisa merusak citra partai politik dan proses demokrasi sebagai wadah penyelenggaraan kekuasaan yang adil dan berkeadilan. Sebagai pemilih, penting bagi kita untuk tetap kritis dan analitis dalam memilih calon pemimpin. Kriteria yang diutamakan seharusnya adalah kemampuan, integritas, dan visi misi calon tersebut dalam memajukan daerah. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik untuk memimpin daerah tersebut, tanpa adanya intervensi politik berbasis nepotisme atau hubungan keluarga.