Bobby menjelaskan duduk perkara penunjukkan pamannya sebagai Plh Sekda Medan. Menurut saya, penunjukkan pamannya sebagai Plh Sekda di Medan oleh Wali Kota Bobby Nasution memang menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Meskipun Pamannya, Ir. Juddin Abu Nasution, sudah memiliki pengalaman dan kompetensi sebagai seorang birokrat, namun tetap saja ada kekhawatiran akan adanya nepotisme dalam proses penunjukkan tersebut. Hal ini bisa merugikan bagi pihak-pihak lain yang juga memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sama atau bahkan lebih baik. Selain itu, penunjukkan Pamannya sebagai Plh Sekda juga bisa menciptakan citra negatif terhadap pemerintahan Kota Medan. Masyarakat bisa merasa bahwa penunjukkan ini dilakukan lebih karena hubungan keluarga daripada berdasarkan pada pertimbangan kualifikasi dan kapabilitas yang penting dalam sebuah jabatan pemerintahan. Hal ini tentu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat. Namun di sisi lain, bisa jadi Pamannya memang merupakan sosok yang mampu dan memiliki integritas untuk mengemban tugas sebagai Plh Sekda. Bobby Nasution mungkin juga mempunyai alasan tersendiri dalam menunjuk Pamannya, seperti keyakinan akan kemampuan dan dedikasinya atau alasan lain yang memang tidak terlalu terlihat dari sudut pandang publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Medan untuk transparan dan memberikan penjelasan yang jelas terkait dengan proses penunjukkan tersebut agar dapat mengurangi keraguan dari masyarakat. Dalam konteks hukum, penunjukkan Pamannya sebagai Plh Sekda juga seharusnya mempertimbangkan aspek etika dan aturan yang mengatur mengenai konflik kepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penunjukkan dilakukan dengan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan yang lebih besar tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak lain. Jika hal ini diabaikan, maka bisa saja penunjukkan tersebut menjadi bahan kritik yang berpotensi merugikan citra pemerintahan Kota Medan. Diharapkan bahwa penunjukkan Pamannya sebagai Plh Sekda ini tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi pemerintahan maupun masyarakat Medan. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih dari praktik-praktik korupsi serta nepotisme.