Jaksa membantah tudingan adanya motif politis penetapan tersangka mantan Wakil Bupati (Wabup) Flores Timur, Agustinus Payong Boli. Sebagai warga negara yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia, saya menganggap sangat penting untuk menilai secara objektif terkait dugaan politisasi kasus korupsi yang melibatkan mantan Wakil Bupati Flores Timur. Dugaan politisasi kasus korupsi ini merupakan hal yang sangat meresahkan karena dapat mengganggu independensi lembaga penegak hukum dan merugikan upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, langkah yang diambil oleh jaksa untuk menepis dugaan politisasi kasus tersebut merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas institusi penegak hukum. Jakarta memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa adanya intervensi politik dari pihak mana pun. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh jaksa untuk menjelaskan bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ada adalah langkah yang tepat. Namun demikian, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penanganan kasus korupsi untuk menghindari dugaan politisasi yang bisa merugikan upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sebagai masyarakat, kita juga perlu terus mendorong dan mendukung lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita harus menjadi bagian dari upaya untuk memberantas korupsi demi menciptakan masyarakat yang bersih dari tindak korupsi dan mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa kasus-kasus korupsi ditangani dengan profesional dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik. Dalam kasus politisasi kasus korupsi, sangat penting bagi pihak yang bersangkutan, baik itu jaksa maupun pihak terkait, untuk memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan kepada masyarakat. Hal ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan untuk menghindari adanya kecurigaan terhadap penanganan kasus yang dilakukan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita perlu tetap waspada terhadap upaya politisasi kasus korupsi dan terus mendukung langkah-langkah yang diambil oleh lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia dan mewujudkan negara yang bersih dari tindak korupsi.