Kejaksaan Negeri Dompu menetapkan mantan kepala Dinas Perhubungan Dompu, Syarifuddin, sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 1,287 miliar. Tanggapan saya terhadap berita tersebut sangat prihatin dan kecewa. Sebagai mantan Kepala Dinas Perhubungan Dompu, seharusnya ia menjadi contoh yang baik bagi para pegawai di bawahnya. Namun, kenyataan bahwa dia menjadi tersangka korupsi senilai Rp 1,2 miliar menunjukkan bahwa dia telah melanggar kepercayaan publik dan menjadikan posisinya sebagai pejabat publik sebagai jalan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan juga masyarakat secara luas. Dana sebesar Rp 1,2 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Dompu justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi di daerah tersebut. Tindakan korupsi juga memberikan dampak buruk bagi pemerintahan dan birokrasi di daerah tersebut. Ketika pejabat publik melakukan korupsi, maka akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan keraguan terhadap integritas para pejabat. Selain itu, tindakan korupsi juga akan menghambat pembangunan dan kemajuan daerah karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai masyarakat, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat yang melakukan korupsi. Tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Kita harus mendorong pemberantasan korupsi dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi. Dalam kasus ini, saya berharap bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Tersangka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan pengawasan agar kejadian korupsi semacam ini tidak terulang di masa yang akan datang. Terakhir, semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik dan masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keuangan negara dan memastikan bahwa dana negara digunakan dengan efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.