KPK bakal memonitor program makan siang gratis yang akan diterapkan Prabowo-Gibran. Program itu dipantau secara khusus karena anggarannya fantastis. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa langkah KPK untuk memonitor program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto merupakan langkah yang sangat positif. Mengingat anggaran yang akan dialokasikan untuk program tersebut cukup besar, maka pemantauan dari lembaga antikorupsi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana yang mungkin terjadi. Dalam konteks politik, program-program sosial seperti makan siang gratis ini memang seringkali digunakan sebagai alat untuk mendulang popularitas dan dukungan politik. Dengan adanya pemantauan dari KPK, diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan transparan dan efisien sehingga benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai lembaga antikorupsi yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk memantau penggunaan anggaran publik, langkah KPK untuk memonitor program ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bahwa dana yang dialokasikan untuk program makan siang gratis tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merupakan kunci dalam mencegah praktik korupsi. Dengan adanya pemantauan dari KPK, diharapkan penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Sebagai negara yang berprinsip pada good governance, langkah pengawasan dari KPK terhadap program makan siang gratis ini seharusnya menjadi contoh bagi program-program lainnya yang menggunakan anggaran publik. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, berita mengenai pemantauan KPK terhadap program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto seharusnya disambut dengan baik oleh semua pihak. Transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi yang tidak dapat dikorbankan dalam pengelolaan dana publik, dan KPK sebagai lembaga antikorupsi memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.