'Kalau tak diatur jumlahnya, bisa jadi jumlah menteri (Prabowo) hanya 10. Jadi jangan diasumsikan selalu lebih dari 34, bisa jadi kurang,' kata Awiek. Revisi Undang-Undang tersebut tentu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang, terutama dalam konteks penentuan jumlah kementerian. Kebebasan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk menentukan jumlah kementerian memang bisa dianggap sebagai semacam kewenangan yang diberikan agar pemerintah lebih fleksibel dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, hal ini juga perlu dihindari agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan memberikan kebebasan tersebut, tentunya harus ada pengawasan yang ketat agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaiknya, keputusan terkait penentuan jumlah kementerian harus didasarkan pada pertimbangan yang matang serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum. Perubahan jumlah kementerian juga harus memiliki dasar yang jelas dan tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Selain itu, potensi berkuranngnya jumlah kementerian juga menjadi pertimbangan yang penting dalam merespon revisi Undang-Undang tersebut. Meskipun bisa jadi memiliki efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, namun pengurangan jumlah kementerian juga dapat berdampak pada pengangguran bagi pegawai negeri yang berada di lingkungan kementerian tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang jelas untuk menangani dampak negatif yang mungkin timbul dari pengurangan jumlah kementerian. Dengan demikian, revisi Undang-Undang yang memberikan kebebasan kepada Menteri Pertahanan untuk menentukan jumlah kementerian merupakan langkah yang harus dipertimbangkan secara matang. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bijaksana dan dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan, agar tujuan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, revisi Undang-Undang tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks di kemudian hari.