Ombudsman RI menyoroti sebagian besar pasien peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, kerap dirujuk ke salah satu RS swasta di Labuan Bajo. Berita yang mengungkapkan bahwa pasien BPJS di Labuan Bajo sering dirujuk ke rumah sakit swasta oleh Ombudsman merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dalam penanganan pasien BPJS di daerah tersebut. Pelayanan kesehatan yang seharusnya merata dan adil bagi seluruh masyarakat justru terancam oleh praktik-praktik yang tidak etis. Tindakan merujuk pasien BPJS ke rumah sakit swasta tentu saja menimbulkan pertanyaan akan motif di balik tindakan tersebut. Apakah rumah sakit swasta tersebut memberikan pelayanan yang lebih baik daripada rumah sakit milik pemerintah? Ataukah ada kepentingan lain yang melatarbelakangi penunjukan rumah sakit swasta sebagai tempat rujukan bagi pasien BPJS di Labuan Bajo? Selain itu, keputusan merujuk pasien BPJS ke rumah sakit swasta juga perlu dipertanyakan dari segi keadilan. Apakah pasien BPJS yang dirujuk ke rumah sakit swasta benar-benar mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dengan pasien lain yang dirawat di rumah sakit milik pemerintah? Apakah ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum di rumah sakit swasta tersebut? Sebagai lembaga yang berwenang menyoroti dan mengawasi kinerja instansi pemerintah, Ombudsman perlu melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan penunjukan rumah sakit swasta sebagai tempat rujukan bagi pasien BPJS di Labuan Bajo. Langkah-langkah preventif juga perlu segera diambil untuk mencegah praktik-praktik tidak etis dalam pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dijamin untuk semua. Oleh karena itu, penanganan pasien BPJS di Labuan Bajo atau daerah lainnya harus dilakukan dengan penuh integritas dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kebijakan. Semua pihak, termasuk pemerintah, rumah sakit, dan lembaga pengawas seperti Ombudsman, perlu bekerja sama untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.