Direktur Operasional Waskita Beton pernah menyiapkan uang Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan BPK. Terungkap di sidang kasus korupsi tol MBZ. Saya sangat prihatin dan kecewa dengan berita tersebut. Praktik korupsi dan kecurangan dalam proyek pemerintah harus ditindak tegas dan diberikan hukuman yang setimpal. Fakta bahwa pejabat Waskita mengaku membuat proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK sebesar Rp 10 miliar mengindikasikan adanya kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Perbuatan pejabat Waskita ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Dana sebesar Rp 10 miliar tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pihak berwenang, termasuk KPK, harus segera bertindak dan mengusut tuntas kasus ini. Tidak hanya kepada pejabat Waskita, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Sanksi hukum yang tegas harus diberikan untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Kita sebagai masyarakat juga harus sadar akan pentingnya partisipasi dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah agar korupsi dan kecurangan dapat dicegah. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.