Ombudsman RI menyoroti beragam hal terkait layanan BPJS Kesehatan. Hal itu menyusul setelah Presiden Jokowi menghapus sistem kelas layanan BPJS Kesehatan. Sebagai salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, langkah pembatalan Kelas Layanan BPJS Kesehatan oleh pemerintah tentu saja menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Ombudsman sendiri memberikan sorotan terhadap pembatalan program ini, yang menimbulkan rasa khawatir terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Salah satu sorotan yang disampaikan oleh Ombudsman adalah terkait dengan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan cara menghilangkan Kelas Layanan. Hal ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap akses pelayanan kesehatan bagi peserta yang selama ini mendapatkan fasilitas lebih dari kelas tersebut. Penghapusan Kelas Layanan juga dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, di sisi lain, kebijakan penghapusan Kelas Layanan mungkin juga bisa dimaknai sebagai langkah untuk memperbaiki efisiensi anggaran BPJS Kesehatan dan memastikan bahwa dana yang ada dapat tersalur dengan lebih merata kepada seluruh peserta. Sehingga, dengan tidak adanya Kelas Layanan, diharapkan semua peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama baiknya tanpa terkecuali. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif terkait dengan dampak dari penghapusan Kelas Layanan ini. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan sekaligus memastikan keberlangsungan program ini dalam jangka panjang. Kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga perlu ditingkatkan guna mencari solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai masyarakat, kita diharapkan juga turut aktif dalam memberikan masukan dan feedback terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan program-program kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Kritik dan saran yang membangun akan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.