Lima mahasiswa di Dompu, NTB, jadi sebagai tersangka kasus perusakan gerbang kantor bupati saat berdemonstrasi menuntut kenaikan harga jagung, Kamis (18/4/2024) Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa aksi demo yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Dompu adalah bentuk nyata dari aspirasi mereka terhadap pemerintah daerah terkait dengan kenaikan harga jagung yang cukup signifikan. Namun, saya merasa sedikit terkejut ketika mendengar bahwa mereka kemudian dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat di negara kita. Sebagai mahasiswa, mereka seharusnya memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan menjadi bagian dari pihak yang berperan aktif dalam pembangunan negara. Dalam sebuah negara demokrasi, aspirasi masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Oleh karena itu, tindakan menjadikan mereka tersangka seolah-olah memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak diakui dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Selain itu, tindakan ini juga dapat meredam semangat partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan negara. Jika masyarakat merasa takut atau khawatir akan dijadikan tersangka ketika menyuarakan aspirasinya, maka hal ini dapat menghambat terciptanya dialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat. Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang harus dijunjung tinggi. Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih bijaksana dalam menanggapi aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Memperjuangkan kepentingan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, bukan menjadikan mereka sebagai musuh karena mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghargai aspirasi masyarakat dan menjaga kebebasan berpendapat sebagai bagian dari memperkuat demokrasi di Indonesia.