Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan bagi eks dirut Pertamina Karen Agustiawan. JK menyebut, semua BUMN harus dihukum jika berkaca pada kasus Karen. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa suara tepuk tangan yang penuh ruang sidang saat JK (Joko Widodo) menyatakan bahwa semua BUMN harus dihukum menunjukkan bahwa para hadirin setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Pernyataan JK yang menekankan perlunya hukuman bagi BUMN yang terlibat dalam tindakan korupsi adalah sikap yang tegas dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Korupsi yang merajalela di BUMN bisa merugikan negara dan masyarakat secara luas, sehingga tindakan tegas perlu dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi di masa depan. Suara tepuk tangan yang meriah juga bisa diartikan sebagai harapan masyarakat akan adanya perubahan dan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Dengan memberikan hukuman kepada BUMN yang terlibat dalam korupsi, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak lain dan mencegah terulangnya tindakan korupsi di masa depan. Namun demikian, dalam menindak BUMN yang terlibat dalam korupsi, perlu dilakukan proses hukum yang adil dan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap BUMN agar tindakan korupsi dapat diminimalisir dan dicegah sejak dini. Pernyataan JK ini juga dapat dijadikan momentum bagi seluruh pihak terkait untuk bersikap tegas dalam memberantas korupsi di Indonesia, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya. Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut dapat mempercepat penanganan kasus korupsi di BUMN. Secara keseluruhan, suara tepuk tangan yang penuh ruang sidang saat JK menyatakan bahwa semua BUMN harus dihukum adalah respons yang positif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di lingkungan BUMN dan menuntut adanya tindakan tegas serta transparan dalam penegakan hukum.