Sekda Berau Muhammad Said mengingatkan netralitas ASN saat Pilkada serentak pada November 2024 mendatang Sebagai seorang pegawai negeri sipil, seharusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam menyukai atau memposting konten yang berkaitan dengan bakal calon bupati atau wakil bupati. Tindakan ASN yang terlibat dalam aktivitas politik seperti ini dapat dianggap melanggar kode etik dan melanggar aturan yang berlaku. Pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kepada ASN Pemkab Berau untuk tidak terlibat dalam like atau postingan yang terkait dengan bakal calon bupati-wakil bupati di media sosial merupakan langkah yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya serta untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. ASN seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, bukan terlibat dalam urusan politik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini, penting bagi ASN untuk selalu menjaga integritas, etika, dan netralitas dalam tugas-tugasnya sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan adil kepada seluruh masyarakat. Selain itu, peran Sekda sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten dalam memberikan arahan dan pengingat kepada ASN juga sangat penting. Dengan adanya himbauan dan pengarahan yang jelas, diharapkan ASN dapat lebih memahami batasan-batasan yang harus dijaga dalam bermedia sosial sehingga tidak terlibat dalam aktivitas politik yang melanggar aturan. Sebagai abdi negara, ASN memiliki kewajiban untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Dengan demikian, diharapkan ASN di Pemkab Berau maupun di instansi pemerintah lainnya dapat mengambil pelajaran dari pesan yang disampaikan oleh Sekda dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bermedia sosial serta menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas.