Pardi, seorang pengusaha warung makan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan dugaan penggelapan pajak. Saya merasa sangat prihatin ketika mendengar mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Bapenda Kupang terkait penggelapan pajak dari pengusaha warung makan. Praktik korupsi semacam ini sangat merugikan bagi negara dan masyarakat, karena menunjukkan ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagai seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh integritas dan profesionalisme, seharusnya mereka malah menjaga kepercayaan masyarakat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tindakan seperti ini juga berdampak negatif bagi perekonomian daerah karena dapat merugikan pihak-pihak yang seharusnya membayar pajak secara benar. Saya berharap pihak yang berwenang segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, langkah preventif juga perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan, melalui peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penting bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan kepada para pengusaha yang menjadi korban dari praktik penyalahgunaan wewenang ini. Mereka harus mendapatkan keadilan dan dipastikan bahwa hak-hak mereka tidak dirugikan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Kasus ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan untuk menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum harus menjadi prioritas utama, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik bagi kepentingan masyarakat. Semoga kasus ini dapat diungkap dengan transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah praktik korupsi di masa mendatang.