Dilantik KPU Berau hari ini, anggota PPK untuk Pilkada 2024 wajib patuhi 11 pakta integritas. Saya berpendapat bahwa langkah KPU Berau untuk mewajibkan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPK) untuk Pilkada 2024 patuhi 11 Pakta Integritas merupakan langkah yang sangat positif. Pakta Integritas tersebut mencakup komitmen untuk menghindari praktik korupsi, superioritas, diskriminasi dan sejenisnya. Dengan adanya pakta tersebut, diharapkan anggota PPK dapat bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab selama proses pemilihan berlangsung. Selain itu, patuhi 11 Pakta Integritas juga merupakan upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Dengan mengikat diri pada komitmen tersebut, diharapkan anggota PPK dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap Pakta Integritas oleh anggota PPK juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Dengan demikian, diharapkan hasil dari pemilihan bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Sebagai anggota PPK, patuhi 11 Pakta Integritas menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Menjalankan tugas dengan integritas dan etika yang baik merupakan kunci utama untuk menciptakan pemilihan yang transparan dan demokratis. Oleh karena itu, diharapkan anggota PPK dapat melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan apapun. Dengan demikian, saya berharap bahwa langkah KPU Berau untuk mewajibkan anggota PPK mematuhi 11 Pakta Integritas dapat memberikan dampak positif dalam upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum pada Pilkada 2024 di Berau. Menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya merupakan kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis.