Pemprov Lampung akan memenuhi panggilan DPRD Lampung soal pembagian DBH pada pekan depan. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah positif, karena menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dalam menyelesaikan permasalahan terkait pemberian Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan adanya komitmen untuk memenuhi panggilan DPRD, diharapkan dapat terbuka jalan untuk berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Keterbukaan dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD adalah hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal pemberian DBH. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara kedua lembaga untuk memastikan bahwa alokasi DBH dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kemajuan daerah. Selain itu, dengan memenuhi panggilan DPRD, Pemerintah Provinsi Lampung juga dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan pengawasan yang sehat. Hal ini menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam menjalin hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, penting juga bagi DPRD Lampung untuk memberikan panggilan tersebut dengan tujuan yang jelas dan memastikan proses pengawasan berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kinerja pemerintah daerah. Sehingga kedua belah pihak dapat bekerja sama secara konstruktif dan lebih fokus dalam menyelesaikan isu-isu yang lebih mendesak. Akhir kata, keputusan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memenuhi panggilan DPRD Lampung adalah langkah yang positif dalam memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta menunjukkan kesiapan mereka dalam berkolaborasi untuk kemajuan daerah. Semoga dengan kerjasama yang baik, pemberian DBH dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.