Akhirnya Wali Kota Medan Bobby Nasution pasang badan untuk penjual martabak yang dipolisikan petugas Dishub. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa sebagai wali kota, seharusnya ia tidak hanya memihak pada satu pihak saja, dalam hal ini penjual martabak, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus ini, wali kota seharusnya memberikan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penjual martabak dan petugas Dishub. Penjual martabak memiliki hak untuk melanjutkan usahanya selama sudah memenuhi regulasi yang berlaku, namun demikian jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual martabak tersebut, baik itu terkait dengan izin usaha maupun pelanggaran lainnya, maka tindakan penegakan hukum perlu dilakukan. Hal ini penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan tersebut. Sementara itu, petugas Dishub yang melakukan tindakan penindakan terhadap penjual martabak juga perlu memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dari penjual martabak. Kedua belah pihak seharusnya dapat berkomunikasi dan mencari solusi bersama agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai wali kota, seharusnya ia juga berperan sebagai mediator dan menengahi konflik antara kedua belah pihak. Mendorong terwujudnya dialog dan kesepakatan yang adil serta mengutamakan kepentingan masyarakat adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin daerah. Dalam konteks ini, saya berharap agar penyelesaian konflik antara wali kota, penjual martabak, dan petugas Dishub dapat dilakukan secara transparan, adil, dan berkesinambungan. Semua pihak perlu bekerja sama untuk mencari solusi terbaik yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan juga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.