Dengan terbitnya UU Nomor 03 Tahun 2024 ini tentu menambah angin segar bagi seluruh Kepala Desa di Kabupaten OKU Timur. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun tentu saja menjadi perdebatan yang hangat di masyarakat. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait dengan konsolidasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih lama. Selain itu, perpanjangan masa jabatan tersebut juga berisiko mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, yang seharusnya menjadi dasar demokrasi yang sehat. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk mengeksekusi program-program pembangunan dengan lebih maksimal, karena memiliki waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, diharapkan juga bahwa dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus dan konsisten dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Terkait dengan pernyataan Kadin PMD OKU Timur yang menyebut masih menunggu edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri, hal ini menunjukkan bahwa keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa belum sepenuhnya final dan masih perlu klarifikasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk melakukan kajian yang mendalam terkait dampak-dampak dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini, baik dari segi demokrasi maupun pembangunan di tingkat desa. Sebagai masyarakat, kita perlu memperhatikan perkembangan terkait kebijakan ini dan memberikan masukan-masukan yang membangun kepada pihak terkait. Sebelum keputusan final diambil, perlu dilakukan dialog serta konsultasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat desa itu sendiri. Kita semua berharap bahwa kebijakan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi perkembangan desa-desa di Indonesia. Secara keseluruhan, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun merupakan hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap sistem pemerintahan di tingkat desa. Kita berharap bahwa keputusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini dapat diambil setelah melalui kajian yang matang dan berbagai pertimbangan yang mendalam, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi desa-desa di Indonesia.