Pencabutan status Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Kesehatan non cut-off bagi warga Kabupaten Sukabumi menuai polemik. Saya merasa prihatin dengan berita tersebut karena dicabutnya status Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di Sukabumi akan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Sebagai program untuk mewujudkan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, pencabutan status ini tentu akan memberikan dampak negatif terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bergantung pada layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Kebijakan ini sepertinya akan memperberat beban masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Tidak adanya jaminan kesehatan yang memadai dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi masyarakat terkait dengan biaya pengobatan yang akan mereka tanggung. Selain itu, pencabutan status UHC BPJS Kesehatan di Sukabumi juga dapat memicu ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, sehingga potensi terjadinya kesenjangan kesehatan antara golongan masyarakat kaya dan miskin menjadi lebih besar. Sebagai pemerintah daerah, seharusnya Sukabumi mencari solusi lain untuk menjaga kelangsungan program UHC BPJS Kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada masalah tertentu yang menjadi alasan pencabutan status tersebut, namun penting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mengorbankan akses kesehatan masyarakat. Terakhir, saya berharap agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan tetap terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu dan harus dijamin oleh negara, sehingga langkah-langkah yang diambil haruslah memperhatikan dampaknya bagi kepentingan masyarakat luas.