'Harapannya bisa sama-sama kami limpahkan ke pengadilan. Atau jika tidak, jaraknya jangan terlalu jauh,' pungkas Amri. Saya melihat bahwa langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk menangani kasus korupsi keuangan di dua desa, terutama di Desa Tambakrejo melalui program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan langkah yang sangat tepat dan perlu diapresiasi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga penanganan kasus-kasus korupsi tersebut sangat penting untuk menjaga keadilan dan kebersihan pemerintahan. Dengan melakukan penghitungan ulang kasus DD dan ADD di Desa Tambakrejo, Kejaksaan Negeri Tulungagung menunjukkan komitmen mereka untuk memberantas korupsi secara tuntas. Hal ini juga dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan tindakan korupsi di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa harus menjadi prioritas utama agar dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa adanya penyimpangan. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus korupsi di lingkungan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk kepentingan bersama. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat harus bekerjasama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Secara keseluruhan, penanganan kasus korupsi keuangan di dua desa oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung merupakan langkah awal yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan tersebut dapat memberikan efek yang positif dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan di desa-desa lain di Indonesia.