Polisi menetapkan Yuvinus Solo sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Yuvinus merupakan caleg terpilih di DPRD Sikka dari Partai Demokrat. Berita mengenai seorang Calon Legislatif (Caleg) terpilih dari Partai Demokrat di Sikka yang tersangka kasus TPPO tentu saja sangat memprihatinkan. Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, namun dengan adanya kasus ini, hal tersebut justru menjadi ironi. Menjadi anggota DPR haruslah dijalani dengan integritas dan moralitas yang tinggi, sehingga memiliki seorang anggota DPR yang tersangka kasus kriminal dapat merusak citra partai maupun lembaga legislatif itu sendiri. Kasus TPPO merupakan tindak pidana yang serius dan menunjukkan bahwa ada ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh seorang Caleg. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus berjalan secara adil dan progresif, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun, termasuk anggota legislatif. Keberadaan seorang tersangka kasus TPPO diantara wakil rakyat yang lain dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif itu sendiri. Partai Demokrat sebagai partai yang memiliki prinsip dan nilai-nilai demokratis harus segera mengambil tindakan tegas terkait kasus ini. Sang caleg terpilih juga perlu menjalani proses hukum yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tindakan yang diambil oleh partai dapat mencakup pemecatan dari jabatan sebagai anggota DPR dan pencalonan ulang pada pemilihan selanjutnya. Serangkaian kasus kriminal yang melibatkan anggota DPR memang sudah sering kita dengar dan ini menunjukkan bahwa sistem seleksi dan pemilihan calon legislatif harus diperketat agar tidak ada lagi anggota DPR yang terlibat dalam kasus kriminal. Kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR dan lembaga legislatif harus selalu dijaga, dan hal tersebut dapat dimulai dari pihak partai politik dalam melakukan seleksi calon anggota DPR yang lebih ketat dan teliti. Kontrol internal dari masing-masing partai politik juga harus diperkuat untuk menghindari terpilihnya calon anggota DPR yang memiliki catatan kriminal. Pembinaan dan pendidikan hukum juga perlu ditingkatkan bagi para calon legislatif agar mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai hukum dan etika berpolitik. Dengan demikian, diharapkan ke depannya tidak akan terjadi lagi kasus serupa yang merugikan citra lembaga legislatif dan partai politik.