Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menghapus calistung (baca, tulis, hitung) dari tes masuk SD/MI. Saya merasa prihatin dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kemendikbudristek terkait larangan anak PAUD ke SD melewati tes calistung. Seharusnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengikuti tes serta memperoleh kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan. Dengan adanya larangan ini, kemungkinan anak-anak PAUD yang memiliki potensi tinggi dalam bidang calistung akan terhambat untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai orang tua, guru, dan masyarakat, tentunya kita harus memperhatikan bahwa setiap anak memiliki potensi yang beragam dan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat dan kecerdasannya. Larangan ini dapat menjadi hambatan bagi anak-anak PAUD yang memiliki kemampuan di bidang calistung untuk mengungkapkan potensi mereka dan berkembang secara optimal. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada motivasi belajar anak-anak PAUD, karena mereka mungkin merasa tidak diakui atau dihargai atas kemampuan yang telah mereka tunjukkan. Hal ini dapat menghambat perkembangan mental dan emosional anak-anak, serta dapat mengurangi minat belajar mereka. Seharusnya, Kemendikbudristek lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam mengakses pendidikan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk mengembangkan potensi setiap individu, bukan untuk memberlakukan larangan yang dapat menghambat perkembangan anak-anak. Diharapkan Kemendikbudristek dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anak untuk mengikuti tes calistung, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Pendidikan adalah hak bagi setiap anak, dan semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.