Selain soal larangan pelaksanaan mutasi, Bawaslu juga mengantisipasi sejumlah program yang berpotensi menguntungkan petahana. Saya merasa bahwa peringatan yang diberikan oleh Bawaslu Surabaya terhadap Wali Kota untuk tidak melakukan mutasi pejabat menjelang Pilkada sangatlah penting. Netralitas dan independensi pejabat dalam menghadapi Pilkada merupakan hal yang krusial demi terciptanya proses pemilihan yang adil dan transparan. Mutasi pejabat jelang Pilkada dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi proses pemilihan dengan menguntungkan salah satu pihak. Pihak berwenang, termasuk Wali Kota, harus memahami pentingnya menjaga netralitas pejabat dan tidak melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan tidak adil bagi salah satu calon atau partai politik. Melalui tindakan ini, diharapkan proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara adil oleh masyarakat. Selain itu, langkah pencegahan seperti ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi politik yang merugikan. Dengan demikian, transparansi, keadilan, dan netralitas dalam proses Pilkada dapat terjamin sehingga hasil yang dihasilkan akan lebih diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, peran Bawaslu sebagai pengawas pemilihan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi. Peringatan yang diberikan oleh Bawaslu kepada Wali Kota juga menjadi sinyal bahwa setiap potensi pelanggaran terhadap netralitas akan dipantau dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya berharap bahwa peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak terkait, termasuk Wali Kota, untuk berkomitmen menjaga netralitas dalam proses Pilkada. Keterlibatan aktif dari semua pihak dalam memastikan keberlangsungan Pilkada yang bersih dan adil merupakan kunci keberhasilan dari proses demokrasi itu sendiri.