Fenomena semakin mahalnya UKT (uang kuliah tunggal) direspon Komisi X DPR RI dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan. Saya merasa bahwa respon DPR RI terkait fenomena UKT yang makin mahal perlu diperhatikan secara serius. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat juga harus mampu mengakses pendidikan tanpa harus terbebani dengan biaya yang terus naik. Dengan adanya proyeksi bahwa UKT akan terus meningkat, hal ini tentu akan menjadi hambatan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. DPR RI sebagai lembaga legislatif harus memastikan bahwa hak-hak pendidikan bagi semua masyarakat, termasuk mahasiswa, terpenuhi dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan semangat UU Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya akses pendidikan yang merata bagi semua warga negara. Dalam menyikapi protes dari mahasiswa terkait fenomena UKT yang makin mahal, DPR RI seharusnya melakukan evaluasi dan analisis mendalam terkait dengan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi. Mungkin perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem pengenaan UKT sehingga tidak memberatkan mahasiswa dan orang tua. Selain itu, penting juga bagi DPR RI untuk melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perguruan tinggi, dalam merumuskan solusi terbaik terkait masalah UKT yang semakin mahal. Dialog antara mahasiswa, lembaga legislatif, dan pihak terkait menjadi kunci dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Peningkatan kualitas pendidikan tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menaikkan UKT. Sebaliknya, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama, sehingga semua masyarakat, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, DPR RI harus bertindak tegas untuk mengatasi fenomena UKT yang makin mahal ini agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari sistem pendidikan yang seharusnya adil dan merata.