Cecep juga mengingatkan agar jangan sampai persoalan UKT yang berpangkal dari desain anggaran pemerintah, menjadi seolah persoalan perguruan tinggi. Saya setuju dengan pernyataan pengamat yang mengatakan bahwa masalah kenaikan UKT ini seharusnya tidak dialihkan ke kampus. Memang, kebijakan kenaikan UKT merupakan keputusan pemerintah yang harus ditanggapi secara bijaksana dan dipertimbangkan dengan matang oleh semua pihak terkait. Kampus seharusnya tidak menjadi sasaran kritik yang berlebihan terkait masalah kenaikan UKT ini, karena mereka hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, kampus juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada mahasiswa mengenai alasan di balik kenaikan UKT tersebut. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pihak kampus dengan mahasiswa sangat penting dalam menghindari konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sebaiknya, pemerintah dan kampus bekerjasama dalam mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan UKT ini. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dengan begitu, masyarakat, termasuk mahasiswa, akan lebih mudah menerima dan memahami alasan di balik kebijakan kenaikan UKT tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan solusi untuk membantu mahasiswa yang mungkin kesulitan membayar UKT yang lebih tinggi, agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan lancar. Terakhir, di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, baik pemerintah maupun kampus seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk mahasiswa. Kenaikan UKT di tengah situasi sulit seperti sekarang ini dapat memberatkan mahasiswa yang sudah dalam kondisi sulit akibat pandemi. Oleh karena itu, pemerintah dan kampus perlu mempertimbangkan ulang kebijakan kenaikan UKT ini agar tetap adil dan tidak memberatkan bagi semua pihak yang terlibat.