Sekjen DPR Indra Iskandar melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK. Gugatan itu diajukan ke PN Jaksel pada 16 Mei 2024. Tindakan Sekjen DPR yang menggugat praperadilan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) merupakan langkah yang menarik untuk diikuti. Hal ini menunjukkan bahwa Sekjen DPR tidak segan-segan menggunakan jalur hukum untuk membela diri dan menanggapi tindakan yang dilakukan oleh KPK. Meskipun pada awalnya terkesan kontroversial, namun setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses hukum dan menjalani proses hukum yang adil. Namun, di sisi lain tindakan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya dari Sekjen DPR dalam mengambil langkah ini. Apakah tindakan ini dilakukan semata-mata untuk membela diri ataukah terdapat motif lain di baliknya? Karena KPK telah lama dikenal sebagai lembaga yang bekerja untuk memberantas korupsi di Indonesia, maka tindakan ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk menghambat atau mengintimidasi keberlanjutan kinerja KPK. Selain itu, tindakan Sekjen DPR ini juga dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mungkin akan mendukungnya sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-haknya, namun ada pula yang akan melihatnya sebagai upaya untuk menghindari proses hukum yang seharusnya dijalani. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang, baik dari PN Jaksel maupun dari KPK, untuk menindaklanjuti kasus ini dengan transparansi dan keadilan. Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia berjalan dengan baik tanpa pandang bulu. Kedua belah pihak, baik Sekjen DPR maupun KPK, harus siap menerima putusan dari pihak berwenang dan menjalani proses hukum dengan sikap yang bijaksana dan secara proporsional. Kita berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.