Polemik penggunaan SKB netralitas ASN menghantui para PNS di Tulungagung yang mendaftar Pilkada Tulungagung 2024. Sebagai seorang praktisi hukum, komentar tersebut bisa dibilang relevan mengingat kompleksitas aturan terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik, terutama terkait Pilkada. Memang, aturan yang mengatur tentang hal ini memang diperlukan untuk diinterpretasikan dengan cermat agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pernyataan bahwa PNS tidak perlu mundur saat mendaftar sebagai calon dalam Pilkada merupakan argumen yang menarik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, seharusnya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, tanpa adanya diskriminasi. Namun, tentu saja hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik atau aturan hukum yang ada. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa keterlibatan ASN dalam konteks politik tentu mengandung risiko konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi ASN yang ingin terlibat sebagai calon dalam Pilkada untuk memahami dengan jelas aturan yang berlaku dan memastikan bahwa partisipasinya tidak merugikan pihak lain atau melanggar prinsip netralitas. Karena pada dasarnya, ASN adalah abdi negara yang seharusnya tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan demikian, penting bagi pihak terkait untuk secara seksama mengkaji aturan yang berlaku dan memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait keterlibatan ASN dalam Pilkada. Upaya untuk mencegah polemik dan konflik kepentingan harus menjadi prioritas utama demi terciptanya pesta demokrasi yang bersih dan bermartabat. Semua pihak, termasuk ASN, harus mengedepankan prinsip integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.