Kemenag menegaskan, pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, hanya boleh diikuti jemaah yang memiliki visa haji. Saya berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Kemenag terkait jemaah haji tanpa visa resmi yang terancam denda dan deportasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatur serta mengontrol keberangkatan jemaah haji ke tanah suci. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mencegah penyelewengan visa dan memastikan bahwa setiap jemaah haji melakukan perjalanan dengan izin yang sah. Dengan adanya aturan yang ketat ini, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan visa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memastikan perlindungan dan keselamatan jemaah haji selama perjalanan ke tanah suci, karena dengan visa resmi maka pihak berwenang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada jemaah haji. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan ini, perlu juga dipertimbangkan bahwa beberapa jemaah haji mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan terkait visa. Oleh karena itu, perlu ada upaya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji mengenai prosedur yang harus diikuti dalam proses perjalanan haji. Selain itu, juga disarankan untuk memberikan kesempatan kepada jemaah haji yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen visa mereka dengan syarat dan prosedur yang ditentukan. Pada akhirnya, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengawasi dan mengelola proses perjalanan haji agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan semua jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk tanpa harus terganggu oleh masalah terkait visa atau dokumentasi perjalanan lainnya.