Enap pj Bupati di Kalimantan Selatan wajhib mundur jika resmi maju di Pilkada 2024, ini kata Mendagri Tito Karnavian Menurut saya, keputusan untuk memaksa Pj Bupati di Kalimantan Selatan mundur jika mereka berniat maju dalam Pilkada 2024 adalah langkah yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas Pj Bupati dalam menjalankan tugasnya selama periode transisi kepemimpinan. Dengan memaksa mereka mundur, diharapkan dapat mengurangi potensi manipulasi politik demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga akan memberi kesempatan yang sama kepada calon lain yang tidak memiliki jabatan publik untuk bersaing secara adil dalam Pilkada 2024. Dengan memastikan netralitas Pj Bupati, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan hasilnya mewakili aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan yang akan terpilih nantinya. Namun, sisi lain dari kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan, terutama terkait hak politik Pj Bupati yang mungkin terbatas. Sebagai warga negara, mereka seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti Pilkada selama itu tidak mengganggu netralitas dan kinerja mereka selama menjabat. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak melanggar hak-hak konstitusional Pj Bupati. Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses Pilkada. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa keputusan ini perlu diimplementasikan dengan bijaksana dan proporsional sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau dampak negatif lainnya. Semoga dengan langkah-langkah ini, Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat.