Kebijakan membatasi study tour dinilai salah sasaran dan membuat ekonomi akan terganggu. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sangat positif. Respons PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Jogja terhadap kebijakan pembatasan study tour yang dilakukan oleh pejabat setempat menunjukkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam hal perjalanan dinas atau kunjungan kerja. Dengan melakukan pembatasan tersebut, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penggunaan anggaran publik. Pernyataan PHRI Jogja yang menyatakan bahwa tindakan pembatasan study tour harus diatur secara tegas dan jelas agar tidak disalahgunakan oleh pejabat sebagai bentuk kunjungan dinas juga sangat tepat. Karena seringkali kegiatan study tour atau kunjungan kerja dijadikan alasan untuk melakukan perjalanan yang tidak jelas manfaatnya atau bahkan hanya sebagai ajang liburan dengan menggunakan dana publik. Hal ini menunjukkan keseriusan PHRI Jogja dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya kesepakatan antara PHRI dan pemerintah terkait batasan-batasan dalam kegiatan study tour, diharapkan dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya untuk bersama-sama memerangi praktik korupsi dan pemborosan anggaran. Penegasan PHRI Jogja bahwa kegiatan study tour seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan berdampak positif bagi pengembangan kompetensi para pejabat juga patut diapresiasi. Dengan demikian, kegiatan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Diharapkan, implementasi kebijakan pembatasan study tour oleh PHRI Jogja dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu membuka ruang bagi peningkatan kualitas dan efisiensi pengelolaan anggaran publik, sehingga dapat lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, respons PHRI Jogja terhadap kebijakan pembatasan study tour oleh pejabat dapat dianggap sebagai langkah positif yang mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. Keterlibatan sektor swasta seperti PHRI dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan dinas pejabat juga menjadi bukti bahwa pihak-pihak terkait sadar akan pentingnya menjaga integritas dan menjauhkan diri dari praktik korupsi. Semoga langkah ini dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.