Menurutnya, sikap diskriminatif terhadap pengguna kendaraan non-komersial ini sangat menghambat aktivitas masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh SPBU Pantai Baru yang melarang kendaraan pribadi untuk mengisi bahan bakar Pertamax jika tidak menggunakan plat dinas tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meskipun bertujuan untuk memberikan prioritas kepada kendaraan dinas, namun kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi pemilik kendaraan pribadi. Sebagai pengguna kendaraan pribadi, tentu saja kita berharap dapat bebas memilih jenis bahan bakar yang ingin kita gunakan tanpa adanya batasan tertentu. Larangan ini dapat dianggap sebagai diskriminatif terhadap pemilik kendaraan pribadi yang juga memiliki hak untuk memilih jenis bahan bakar yang mereka inginkan. Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa dipahami jika dilihat dari sudut pandang efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Dengan memberikan prioritas kepada kendaraan dinas, diharapkan penggunaan bahan bakar Pertamax bisa lebih efisien dan tidak disalahgunakan oleh pengendara pribadi yang sebenarnya tidak membutuhkan kualitas bahan bakar tersebut. Namun demikian, sebaiknya pihak SPBU Pantai Baru memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat mengenai alasan dibalik kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan pengguna kendaraan pribadi. Selain itu, pihak SPBU juga sebaiknya memberikan alternatif solusi bagi pengguna kendaraan pribadi agar tetap dapat mengakses bahan bakar Pertamax tanpa terkena larangan yang diberlakukan. Dalam merespons kebijakan ini, masyarakat juga sebaiknya memberikan masukan dan saran secara konstruktif kepada pihak terkait agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penggunaan bahan bakar di SPBU Pantai Baru.