Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan H Hermasnyah menyatakan masih menunggu hasil survey Partai Golkar, untuk memastikan, apakah bakal mengikuti kontes Sebagai warga negara, aturan yang mengharuskan Pj Bupati untuk mundur jika ingin ikut dalam Pilkada seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini penting untuk menjaga netralitas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah. Tidak adanya kejelasan terkait kedudukan Pj Bupati yang ikut dalam Pilkada dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan proses demokrasi itu sendiri. Hermansyah menunggu hasil survei dari Partai Golkar sebelum memutuskan apakah akan ikut dalam Pilkada atau tidak menunjukkan sikap yang bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa dia memerhatikan pendapat dan kepentingan dari partai yang mendukungnya. Namun demikian, keputusan akhir untuk ikut atau tidak dalam Pilkada seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas, seperti potensi konflik kepentingan, kualitas diri sebagai calon, dan komitmen serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah. Partai politik seharusnya juga berperan aktif dalam memastikan calon yang diusungnya memiliki kualitas, kapasitas, dan integritas yang dibutuhkan untuk memimpin daerah. Survei yang dilakukan oleh Partai Golkar seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan, bukan satu-satunya pertimbangan yang menjadi dasar untuk menentukan calon yang paling layak. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa integritas dan kredibilitas seorang pemimpin daerah jauh lebih penting daripada kepentingan politik atau popularitas semata. Pemimpin yang akan dipilih haruslah yang memiliki komitmen untuk memajukan daerah, mengayomi masyarakat, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban. Dengan demikian, Hermansyah seharusnya tidak hanya mengandalkan hasil survei Partai Golkar saja, namun juga melakukan introspeksi diri dan mempertimbangkan secara matang dampak serta konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama, di atas kepentingan politik dan pribadi. Kesimpulannya, aturan yang mengharuskan Pj Bupati untuk mundur jika ingin ikut dalam Pilkada harus dipatuhi sebagai langkah untuk menjaga netralitas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Hermansyah sebagai calon harus bijaksana dalam mengambil keputusan, dan Partai Golkar sebagai partai politik pendukungnya juga harus bertanggung jawab dalam memilih calon yang berkualitas. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam menjalankan proses demokrasi di tingkat daerah.