Untuk aturan telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (3) UU 20 Tahun 2023 perihal Aparatur Sipil Negara Menurut saya, kebijakan Sekda Berau yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk mundur saat maju dalam Pilkada Serentak 2024 adalah langkah yang sangat tepat. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan publik yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan bahwa keberpihakan para ASN tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan politik saat melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai pelayan publik, ASN memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, keputusan untuk menegaskan bahwa ASN harus mundur saat maju dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip netralitas dalam birokrasi negara. Dengan memutuskan untuk mundur dari jabatannya, ASN juga dapat fokus pada tugas-tugasnya sebagai pelayan publik tanpa terlibat dalam kampanye politik dan konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya ASN dalam menghadapi kontestasi politik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak 2024, diharapkan dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas dari praktek korupsi. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan ini, perlu adanya komunikasi yang jelas dan sosialisasi yang baik kepada seluruh ASN agar mereka memahami dan mematuhi aturan tersebut. Selain itu, perlu juga adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut agar tercipta disiplin dan kepatuhan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga netralitas dan integritas ASN sebagai garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan oleh Sekda Berau tersebut merupakan langkah yang sangat tepat dalam menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan publik. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu memberikan dukungan dan mengawasi agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.