Fakta lainnya, ke-7 pejabat daerah itu,  sampai saat ini belum mengajukan cuti ataupun mengajukan  surat permohonan  pengunduran diri sebagai ASN. Tanggapan saya terhadap berita mengenai Bupati Kodi Mete yang melakukan pergantian tujuh pejabat di Sumba Barat Daya tanpa mengajukan cuti selama proses pemilihan kepala daerah di daerah tersebut adalah sangat disayangkan. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, Bupati Kodi Mete seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Tindakan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan politiknya sendiri. Tindakan tersebut juga dapat menuai kritik karena dianggap melanggar aturan dan etika kepemimpinan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang bupati. Pergantian pejabat yang dilakukan di tengah-tengah proses pemilihan kepala daerah juga dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan profesionalitas Bupati Kodi Mete dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah. Selain itu, tindakan Bupati Kodi Mete ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dan membuat kondisi politik di daerah tersebut menjadi tidak stabil. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya Bupati Kodi Mete memberikan contoh yang baik dan menjaga kedamaian serta stabilitas daerah, bukan justru melakukan tindakan yang dapat menciptakan gejolak politik di daerah tersebut. Seharusnya, Bupati Kodi Mete seharusnya lebih bijak dan memperhatikan masukan serta saran dari berbagai pihak sebelum melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik di daerahnya. Tindakan yang impulsif dan tidak dipikirkan matang dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak negatif pada tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Terakhir, semoga Bupati Kodi Mete dapat mengambil pelajaran dari tindakannya tersebut dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, serta lebih memperhatikan aspek-etika kepemimpinan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam mengelola pemerintahan di daerahnya.