Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menertibkan juru parkir (jukir) liar yang sudah dilakukan beberapa hari terakhir tak efektif. Berita tentang jukir liar di Jakarta yang sulit diberantas karena bekingan terlalu kuat dan bisnis yang sangat cuan merupakan gambaran dari kompleksitas masalah korupsi dan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Ketika suatu praktik ilegal atau kejahatan telah menjadi budaya atau bisnis yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, sangat sulit untuk memberantasnya sepenuhnya. Bekingan yang kuat antara jukir liar dengan pihak terkait membuat penegakan hukum menjadi terhambat, sehingga bisnis jukir liar terus berkembang. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi, yang dapat merugikan masyarakat luas. Padahal, jukir liar juga dapat merugikan pemilik kendaraan dan merusak tatanan parkir yang seharusnya tertib. Keterlibatan berbagai pihak dalam bisnis jukir liar tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Pihak berwenang harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik jukir liar dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, serta memperkuat sistem pengawasan agar tidak ada celah bagi praktik ilegal tersebut. Selain itu, perlu juga adanya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh jukir liar, serta upaya untuk memperbaiki tatanan parkir yang lebih tertib dan menguntungkan bagi semua pihak. Dalam jangka panjang, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum, sehingga praktik korupsi dapat diminimalkan. Pemberantasan jukir liar hanya merupakan salah satu contoh dari berbagai masalah korupsi yang perlu diatasi secara menyeluruh. Semua pihak harus bekerja sama dan bertanggung jawab dalam memerangi praktik korupsi dan kejahatan demi mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.