Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Utara mendorong Ranperda Haji. Saya menganggap berita tersebut sebagai langkah positif yang diambil oleh DPRD Sulawesi Utara dalam mempercepat pembahasan dan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang pembiayaan ibadah haji. Dengan dipercepatnya pembahasan Perda ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat yang akan beribadah haji dapat lebih baik dan terjamin. Careig Runtu selaku Ketua Bapemperda yang optimis dapat menuntaskan Perda Haji sebelum akhir periode menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak legislatif daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan setidaknya sekali seumur hidup, maka penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap regulasi terkait pembiayaan haji. Langkah kebijakan ini juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh calon jamaah haji, terutama terkait dengan keterbatasan akses dan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan adanya Perda Haji yang jelas dan tuntas, diharapkan semua proses pembiayaan haji dapat dilakukan secara transparan dan efisien. Meskipun harus dikebut, proses pembahasan Perda Haji juga tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan keadilan dan keberlanjutan. Penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembahasan Perda ini agar dapat mencapai kesepakatan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kesuksesan pembahasan Perda Haji menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Diperlukan sinergi yang baik antara kedua lembaga tersebut agar pembahasan dapat berjalan lancar dan efektif. Semoga dengan langkah yang diambil oleh DPRD Sulawesi Utara ini, proses pembiayaan ibadah haji dapat menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat daerah tersebut.