Ada beberapa anggota DPRD Bitung Sulawesi Utara yang hanya menandatangani daftar hadir, kemudian tidak mengikuti pelaksanaan rapat Paripurna. Tidak hadirnya sejumlah anggota DPRD Bitung Sulawesi Utara dalam sidang paripurna pada hari Selasa, 21 Mei 2024, merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Sidang paripurna merupakan forum penting di mana para anggota DPRD seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengambil keputusan terkait kebijakan publik. Dengan tidak hadirnya anggota DPRD, hal ini tentu akan menghambat proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bitung. Tidak hadirnya anggota DPRD Bitung dalam sidang paripurna juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Sebagai pemegang amanah rakyat, mereka seharusnya menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka sebagai anggota DPRD. Dengan tidak hadir dalam sidang paripurna, hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap tugas yang diembannya. Selain itu, tidak hadirnya sejumlah anggota DPRD Bitung dalam sidang paripurna juga dapat merugikan masyarakat karena keputusan yang harus diambil dalam sidang tersebut mungkin sangat penting bagi kepentingan masyarakat. Jika anggota DPRD tidak hadir, maka proses pengambilan keputusan akan terhambat dan mungkin saja keputusan yang seharusnya diambil untuk kepentingan rakyat menjadi tertunda atau bahkan tidak terambil. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota DPRD Bitung untuk mengutamakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat dengan hadir dan turut serta aktif dalam setiap sidang paripurna. Mereka harus menghargai amanah yang telah diberikan oleh rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Tidak hadir dalam sidang paripurna adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus mendapat perhatian serius. Pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan DPRD Bitung dan partai politik yang mewakili anggota yang tidak hadir dalam sidang paripurna, juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada anggota DPRD yang melakukan kelalaian tersebut. Sanksi yang tegas perlu diberikan sebagai bentuk pelajaran agar ke depannya anggota DPRD lebih memperhatikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Diharapkan ke depannya, tidak akan terjadi lagi kasus ketidakhadiran anggota DPRD dalam sidang paripurna, karena hal ini dapat merugikan masyarakat dan menghambat proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan lancar dan efisien. Para anggota DPRD harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.