Penolakan terhadap gugatan itu berdasarkan atau pertimbangan ketentuan pertanggungjawaban yang termuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999. Saya merasa bahwa keputusan hakim untuk menolak gugatan yang dilayangkan oleh eks Stafsus Gubernur Sulawesi Selatan terhadap media dan jurnalis merupakan langkah yang tepat dalam menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Sebagai profesi yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, media dan jurnalis haruslah diberikan perlindungan hukum ketika melakukan tugas mereka. Dalam kasus ini, eks Stafsus Gubernur Sulawesi Selatan menggugat media dan jurnalis atas pemberitaan yang dianggap merugikan nama baiknya. Namun, hakim memutuskan bahwa pemberitaan tersebut dilakukan dalam rangka tugas jurnalisme yang sah dan berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memahami pentingnya kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Dengan adanya putusan ini, diharapkan media dan jurnalis dapat terus melaksanakan tugasnya dengan profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan pemberitaan yang disampaikan. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga keputusan hakim ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, keputusan hakim ini juga memberikan pesan kepada setiap pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan pendapat secara publik. Memastikan kebenaran informasi dan menghormati etika jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media dan jurnalis. Secara keseluruhan, saya sependapat dengan keputusan hakim yang menolak gugatan eks Stafsus Gubernur Sulawesi Selatan terhadap media dan jurnalis. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hukum akan melindungi profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.