Padahal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah melarang pihak sekolah dan komite sekolah membuat pengadaan seragam. Tanggapan terhadap berita berjudul 'Larang Sekolah di Bangkalan Jual Seragam, PJ Bupati Persilakan Orangtua Membeli di Pasar' dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari aspek kebijakan pendidikan, ekonomi masyarakat, maupun dampaknya terhadap orang tua dan siswa. Pertama, kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati Bangkalan untuk melarang sekolah menjual seragam dapat dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan. Dengan mengizinkan orangtua untuk membeli seragam di pasar, diharapkan akan memberikan kesempatan bagi orangtua untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Hal ini juga dapat membantu mengurangi beban finansial orangtua, terutama di daerah dengan tingkat perekonomian yang masih rendah. Kedua, dengan memberdayakan pasar lokal, kebijakan ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Mendorong orangtua untuk berbelanja di pasar lokal dapat membantu meningkatkan pendapatan pedagang kecil dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Ini juga dapat menciptakan rasa kebersamaan dalam komunitas, di mana orangtua dan anak-anak bisa berinteraksi dengan berbagai produk yang ditawarkan di pasar, serta mendukung produk lokal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga harus disertai dengan pemantauan yang baik agar tidak ada praktik jual beli seragam yang mengakibatkan adanya harga yang lebih mahal di pasar, atau produk yang tidak berkualitas. Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang memadai kepada orangtua mengenai pilihan dan kualitas produk yang ada di pasar. Selanjutnya, perlu diingat bahwa meskipun kebijakan ini memberikan kebebasan bagi orangtua, tidak semua orangtua memiliki akses yang mudah ke pasar atau memiliki waktu luang untuk berbelanja. Jadi, inisiatif pendukung seperti pengadaan seragam yang terjangkau dan berkualitas di tingkat sekolah tetap penting untuk memastikan semua siswa dapat memiliki seragam yang layak tanpa beban yang berlebihan bagi orangtua. Akhirnya, meskipun langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan, keberhasilan kebijakan ini tergantung pada implementasi yang baik dan komitmen dari semua pihak. Pendampingan oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Secara keseluruhan, keputusan ini menunjukkan bahwa ada arah yang positif dalam pengelolaan pendidikan di Bangkalan, meski tantangan di lapangan harus tetap diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan baru.