KPU sebut usaha dari PPP dengan ajukan berbagai gugatan ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa masuk ke DPR RI banyak ditolak. Berita yang menyebutkan bahwa KPU RI menyatakan bahwa usaha dari PPP untuk dapat tembus DPR RI banyak yang tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang patut digarisbawahi. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan atau persyaratan yang tidak terpenuhi oleh PPP sehingga tidak dapat memenuhi syarat untuk dapat duduk di DPR RI. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pemilihan umum, KPU memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua calon legislatif memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keputusan MK yang menolak beberapa usaha PPP untuk tembus DPR RI, hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi calon legislatif tidaklah sembarangan dan harus dilakukan dengan cermat. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi partai politik lainnya untuk lebih memperhatikan dan memastikan bahwa calon-calon yang diusung benar-benar memenuhi syarat untuk dapat duduk di DPR RI. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta wakil rakyat yang berkualitas dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, penting juga untuk melihat apa saja ketentuan atau persyaratan yang tidak terpenuhi oleh PPP sehingga tidak dapat memenuhi syarat untuk duduk di DPR RI. Dengan mengetahui hal tersebut, partai politik lainnya dapat menghindari kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Meskipun tidak semua usaha PPP untuk tembus DPR RI dikabulkan oleh MK, hal ini seharusnya tidak membuat PPP serta para kader dan pendukungnya berkecil hati. Sebaliknya, hal ini seharusnya dijadikan sebagai motivasi untuk terus berbenah dan memperbaiki diri agar dapat menjadi partai politik yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.