Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, telah ditargetkan untuk mencapai birokrasi yang setara dengan birokrasi kelas dunia, Berita mengenai dorongan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terhadap reformasi birokrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan sebuah langkah strategis yang patut dicermati dalam konteks penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara. Reformasi birokrasi di TNI tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas organisasi serta kepekaan terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks TNI, pembaruan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih memahami peran dan tugas TNI serta terlibat dalam proses pengawasan. Hal ini sangat penting, terutama di era informasi yang cepat dan masif, di mana setiap tindakan TNI dapat langsung dipantau dan dikomentari oleh masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis pada kinerja, para prajurit akan didorong untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan mereka. Ini penting untuk menghadapi tantangan modern, seperti perang asimetris dan ancaman non-tradisional yang semakin kompleks. Peningkatan kapasitas ini tentunya akan berimbas positif pada efektivitas tugas dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, perlu diingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal perubahan administratif. Hal ini juga memerlukan perubahan budaya dan mindset di dalam tubuh TNI. Proses transformation ini seringkali menghadapi tantangan, termasuk resistensi dari mereka yang merasa nyaman dengan status quo. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan reformasi ini dengan sukses. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya integrasi antara reformasi birokrasi dengan kebijakan keamanan dan pertahanan yang lebih luas. Kemenko Polhukam sebagai koordinator diharapkan bisa memastikan bahwa reformasi ini sejalan dengan kebutuhan strategis dan kerangka kerja pertahanan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam reformasi birokrasi di TNI tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung dan berkontribusi pada tujuan besar pembangunan keamanan nasional. Dengan kata lain, dorongan untuk reformasi birokrasi ini tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga sebuah periode pembelajaran dan adaptasi bagi TNI dalam menanggapi perkembangan zaman. Jika dilakukan dengan serius dan konsisten, reformasi ini berpotensi membawa TNI menjadi lebih relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara. Terakhir, penting bagi Kemenko Polhukam dan TNI untuk melibatkan akademisi, ahli, dan masyarakat sipil dalam proses reformasi ini. Partisipasi multi-stakeholder akan memperkaya perspektif dan memberikan masukan yang konstruktif, sehingga reformasi bisa diarahkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Ini akan menciptakan sinergi antara TNI dengan masyarakat, di mana TNI tidak hanya dipandang sebagai pelindung, tetapi juga sebagai mitra yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.