JK menyimpulkan Jokowi sudah tidak berstatus anggota PDI-P lagi, karena tak diundang pada saat Rakernas PDI-P mendatang. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa hal ini merupakan hal yang wajar dalam dunia politik. Sebagai presiden sekarang, Joko Widodo tidak lagi terikat secara eksklusif pada partai politik yang mendukungnya. Dia harus melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya anggota partai politik tertentu. Selain itu, keputusan Joko Widodo untuk tidak menghadiri Rakernas PDI-P bisa jadi merupakan strategi politik yang disengaja. Dengan tidak menghadiri acara tersebut, dia mungkin ingin menghindari kesan bahwa kebijakan-kebijakannya hanya akan menguntungkan partai politik tertentu. Hal ini juga bisa diartikan sebagai upaya untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang independen dan bersikap adil kepada semua pihak. Tentu saja, hal ini juga bisa menimbulkan spekulasi dan pertanyaan dari publik mengenai hubungan Joko Widodo dengan PDI-P. Namun, hal tersebut menjadi hal yang lumrah dalam dinamika politik di Indonesia. Saya percaya bahwa keputusan Joko Widodo untuk tidak menghadiri acara tersebut memiliki pertimbangan yang matang dan tidak semata-mata dilakukan secara sembrono. Terlepas dari kontroversi yang mungkin timbul, yang penting adalah kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, keputusan politik seperti ini adalah bagian dari dinamika politik yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin.