Arinal menyatakan ada dugaan cawe cawe dari sekda terkait usulan Pj Gubernur Lampung. Berita mengenai dugaan "cawe-cawe" Sekretaris Daerah (Sekda) terkait penentuan Penjabat Gubernur Lampung, yang dibawa oleh Arinal Djunaidi, menggambarkan dinamika politik dan administrasi pemerintahan yang sering kali melibatkan intervensi para pejabat dalam proses pengambilan keputusan. Dugaan ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang integritas, independensi, dan standar etika dalam birokrasi pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa Sekda sebagai pejabat administratif memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, jika terdapat dugaan intervensi politik, ini dapat memunculkan masalah serius terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik tentunya berharap para pejabat publik, terutama di posisi strategis, bisa menjaga netralitas mereka dalam ranah politik, agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lebih jauh, dugaan adanya intervensi dalam penunjukan penjabat gubernur dapat mengakibatkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di provinsi tersebut. Penjabat yang diangkat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Jika kepentingan politik mendominasi penunjukan, maka kebijakan yang diambil ke depannya bisa menjauh dari kepentingan publik dan mengundang potensi konflik. Dari sisi hukum, jika ada bukti yang kuat mengenai intervensi tersebut, maka sebaiknya isu ini ditindaklanjuti dengan investigasi yang transparan. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa jabatan publik ditempati oleh individu yang benar-benar kompeten dan tidak terlibat dalam praktik politik kotor. Di sisi lain, penting pula bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak untuk menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik. Transparansi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penunjukan penjabat gubernur, harus didorong agar masyarakat tidak merasa terpinggirkan dalam proses yang seharusnya melibatkan kepentingan mereka. Secara keseluruhan, isu ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam sistem pemerintahan, di mana politik dan administrasi tidak selalu berjalan selaras. Diperlukan kebijakan dan mekanisme yang lebih baik untuk memisahkan kepentingan politik dari birokrasi demi mencapai pemerintahan yang bersih dan efektif. Penegakan integritas dalam birokrasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik di daerah, termasuk Lampung.