Gerindra mendorong dua keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah hal yang wajar dalam dunia politik di Indonesia. Dalam upaya untuk meraih kekuasaan di tingkat lokal, partai politik seringkali memanfaatkan hubungan keluarga dengan tokoh politik untuk mengukuhkan posisi mereka di daerah tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada Gerindra, tetapi juga partai politik lainnya yang melakukan hal serupa. Namun, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan kontroversi karena penggunaan nepotisme dalam dunia politik. Penunjukan keponakan Prabowo sebagai calon kepala daerah tanpa pertimbangan yang mendasar atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh mereka dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi dalam proses politik. Sebagai warga negara, kita perlu memperhatikan bahwa dalam Pilkada, kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu memahami dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya memanfaatkan hubungan keluarga atau kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, penunjukan calon kepala daerah harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan objektif atas kualifikasi, track record, dan kompetensi yang dimiliki oleh calon tersebut. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi misi yang diusung, bukan sekadar atas dasar hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah tersebut.