PBB yang diwakili Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor cabut sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Tanggapan saya terhadap berita yang berjudul 'PBB Cabut Permohonan PHPU Pileg 2024, Begini Penjelaskan Hakim MK' adalah bahwa keputusan PBB untuk mencabut permohonan PHPU Pileg 2024 merupakan hal yang penting dan perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), disebutkan bahwa PBB mencabut permohonan tersebut karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa Pasal 201 UU Pemilu 2017 yang menjadi dasar permohonan PBB telah dibatalkan. Keputusan PBB untuk mencabut permohonan PHPU Pileg 2024 juga harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak terkait pentingnya memahami aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses hukum, setiap langkah dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan agar dalam pemilihan umum mendatang, setiap pihak dapat mengikuti proses pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya kendala yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya. Keputusan Hakim MK yang menjelaskan alasan PBB mencabut permohonan PHPU Pileg 2024 juga menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia berjalan dengan transparan dan memiliki mekanisme yang dapat menyelesaikan perselisihan hukum dengan bijaksana. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Saya berharap bahwa keputusan PBB untuk mencabut permohonan PHPU Pileg 2024 juga dapat memberikan pembelajaran penting bagi semua pihak terkait pentingnya menghormati proses hukum dan keputusan yang telah diambil. Hal ini penting agar tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan umum dan menghindari adanya konflik yang dapat merugikan masyarakat serta mempengaruhi kestabilan politik di Tanah Air.