Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menggeruduk rektorat untuk menyuarakan penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tanggapan terhadap berita berjudul "Datangi Rektorat, Ratusan Mahasiswa UB Desak Penurunan UKT" sangat penting untuk dipertimbangkan dalam konteks pendidikan tinggi dan kondisi ekonomi saat ini. Dalam situasi di mana biaya pendidikan semakin meningkat, tuntutan mahasiswa untuk penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi suatu langkah yang sangat relevan. Banyak mahasiswa yang merasa bahwa beban UKT yang tinggi tidak sebanding dengan kualitas pendidikan yang mereka terima, serta kondisi ekonomi yang semakin sulit bagi sebagian orang tua mahasiswa. Dalam periode pasca-pandemi, banyak orang tua yang kehilangan sumber pendapatan, dan hal ini tentunya berdampak langsung pada kemampuan finansial mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Mahasiswa, sebagai generasi muda yang kritis dan menjadi ujung tombak perubahan sosial, memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan aspirasinya. Aksi yang dilakukan di rektorat menunjukkan betapa pentingnya dialog antara mahasiswa dan pihak universitas dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak pada seluruh stakeholders. Di sisi lain, argumentasi mengenai tingginya biaya pendidikan juga seharusnya disertai dengan data dan informasi yang jelas. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari biaya, tetapi juga dari fasilitas, kualitas pengajar, dan kurikulum yang diterapkan. Oleh karena itu, sebelum menuntut penurunan UKT, mahasiswa juga perlu memahami bagaimana struktur biaya pendidikan di universitas – termasuk di dalamnya biaya operasional, pengembangan fasilitas, dan gaji tenaga pengajar. Di samping itu, respon dari pihak universitas juga menjadi sangat penting. Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan keberlanjutan operasional institusi pendidikan tersebut. Dialog menjadi solusi yang baik dalam mengatasi masalah ini; pihak universitas dapat menjelaskan kondisi keuangan kampus dan parameter yang digunakan dalam penentuan UKT, sedangkan mahasiswa bisa menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka secara jelas. Dengan menjalin komunikasi yang baik, diharapkan akan tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya penting bagi mahasiswa dan rektorat, tetapi juga bagi masa depan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu terus berjuang untuk keadilan pendidikan, tetapi dengan pendekatan yang konstruktif dan berorientasi pada solusi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, aksi serupa mencerminkan keberanian mahasiswa dalam memperjuangkan hak mereka dan menjadi bagian dari perubahan dalam sistem pendidikan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan alumni, juga penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian, berita mengenai tuntutan penurunan UKT tidak hanya menarik untuk diikuti, tetapi juga menjadi momen untuk refleksi bersama mengenai pendidikan yang lebih inklusif dan adil.