Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang lewat Amarah (Aliansi Mahasiswa Resah) Brawijaya beraksi terkait pemberlakuan 12 golongan baru.. Berita mengenai 'Amarah Brawijaya Beraksi Terkait 12 Golongan UKT, Ajukan Tujuh Tuntutan' menunjukkan adanya fenomena penting dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya terkait dengan biaya pendidikan. Universitas Brawijaya, seperti banyak institusi lainnya, menghadapi tuntutan dari mahasiswanya terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap tidak adil. Hal ini menggambarkan ketidakpuasan yang lebih luas dari para mahasiswa mengenai transparansi dan keadilan dalam sistem pembiayaan pendidikan. UKT sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah dengan menetapkan tarif yang bervariasi berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa. Namun, adanya 12 golongan UKT menunjukkan kompleksitas dalam penentuan biaya ini dan mungkin menciptakan kecemburuan di antara mahasiswa yang merasa bahwa golongan mereka tidak mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa mungkin merupakan refleksi dari kepentingan untuk mendapatkan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Salah satu tuntutan yang mungkin muncul dari gerakan ini adalah perlunya evaluasi ulang atas pengelompokan UKT yang ada. Para mahasiswa berhak untuk mempertanyakan kriteria dan proses penentuan golongan, serta sejauh mana partisipasi mereka dalam proses tersebut. Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pendidikan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, pokok permasalahan ini juga mencakup faktor aksesibilitas pendidikan. Biaya yang tinggi dapat menghambat akses para calon mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, kesenjangan ekonomi di masyarakat berpotensi tercermin dalam dunia pendidikan, sehingga menuntut perhatian lebih dari pihak universitas dan pemerintah dalam menciptakan solusi yang inklusif. Menanggapi aksi ini, penting bagi pihak universitas untuk berkomunikasi secara terbuka dengan mahasiswa. Pembicaraan antara pihak kampus dan mahasiswa dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Dengan cara ini, mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka, sementara pihak universitas dapat menjelaskan kebijakan yang ada serta mendengarkan masukan yang mungkin bermanfaat dalam perumusan kebijakan kedepan. Melihat dari perspektif yang lebih positif, aksi mahasiswa ini juga menunjukkan kesadaran politik dan keaktifan dalam memperjuangkan hak mereka. Ini adalah tanda bahwa generasi muda semakin peduli dan terlibat dalam isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka. Kesadaran seperti ini perlu didorong dan diperkuat agar mahasiswa semakin mampu berkontribusi dalam perubahan sosial di masa mendatang. Dalam kesimpulannya, berita mengenai tuntutan mahasiswa di Universitas Brawijaya menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Pihak universitas hendaknya mengambil langkah-langkah untuk mendengarkan dan merespon keluhan tersebut agar tercipta sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan. Dialog yang konstruktif antara mahasiswa dan pihak universitas adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.