Akbar Faizal menilai, Jokowi memberangus fondasi demokrasi jika menyetujui Revisi Undang-Undang Penyiaran yang melemahkan pers. Tanggapan saya terhadap berita yang berjudul 'Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran' adalah bahwa pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait RUU Penyiaran. Kritik yang disampaikan oleh Akbar Faizal tersebut menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap RUU Penyiaran yang dianggap dapat merugikan kebebasan pers dan merusak fondasi demokrasi. Sebagai seorang politisi atau tokoh masyarakat, Akbar Faizal memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait RUU Penyiaran yang sedang dibahas. Namun, dalam menyampaikan kritik tersebut, sebaiknya dilakukan dengan argumentasi yang kuat dan data yang valid agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. RUU Penyiaran sendiri memang menuai pro kontra di masyarakat, terutama terkait dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat membatasi kebebasan pers dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kritik dan penyampaian pendapat yang kritis terhadap RUU Penyiaran seperti yang dilakukan oleh Akbar Faizal dapat memicu pembahasan lebih lanjut dan pertimbangan yang lebih matang dari pemerintah terkait isi dari RUU tersebut. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan RUU Penyiaran ini dan memberikan masukan serta kritik yang membangun. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjaga fondasi demokrasi yang telah dibangun selama ini. Sehingga, kritik yang konstruktif seperti yang disampaikan oleh Akbar Faizal dapat menjadi masukan berharga bagi pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bersama.